RZAPUBLIK.COM – Rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD Bengkulu Utara terhadap Raperda APBD tahun 2024, dipimpin langsung oleh ketua DPRD Sonti Bakara,SH, di ikuti anggotan Dewan, unsur forum koordinasi pimpinan daerah, para asisten Setdakab, staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala OPD,Lingkup Kabupaten Bengkulu Utara dan uandangan lainnya.Senin (24/10/2023).
Selanjutnya Sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Kepala daerah wajib menyampaikan Raperda tentang APBD kepada DPRD dalam rapat paripurna ini dijelaskan oleh gambaran umum rancangan pendapat Belanja dan pembiayaan dalam APBD Tahun 2024.
Sidang Paripurna DPRD dengan agenda pandangan umum fraksi DPRD kabupaten Bengkulu Utara terhadap Raperda APBD tahun 2024, yang di gelar pada hari Selasa tanggal 24-10-2023, berbagai saran, usulan dan masukan, terkait Nota pengantar R-APBD 2024 yang disampaikan oleh Bupati Ir.H.Mian, pada Sidang Paripurna DPRD hari senen 23-19-2023, masih perlu di bahas secara mendalam.
Selanjutnya pandangan dan Saran fraksi PDI Perjuangan, yang disambaikan Beni Bumansyah,S.AP, agar pemerintah daerah dapat melunasi pengambilan izazah siswa yang tidak mampu membayar tunggakan di sekolah, masing-masing Mengoptimal anggaran untuk pembangunan tepat sasaran demi percepatan kemajuan prekonomian masyarakat.
Selanjutnya pandangan dan Catatan fraksi golkar terkait pendapatan daerah dengan ketidakpastian perekonomian global perlu mendorong kebangkitan ekonomi berbasis keluarga dan lingkungan masyarkat, serta inovasi serta kreativitas di berbagai sektor produktif juga harus di tingkatkan.
Selanjutnya Perlu menekan secara ketat kebocoran mata rantai pungutan, harus ada target yang terukur secara kuantitatif sebagai indikator kinerja, Pemerintah daerah harus mengamati hasil evaluasi historical data mengenai faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, perggerak utama ekonomi, mengidentifikasi masalah – masalah mendasar dan aktual dalam masyarakat. Disarankan jajaran ASN selalu menjaga netralitas kekuasaan dalam pemilu. Agar kiranya Bupati dapat mengajukan formasi P3K tamatan SMA ke pemerintah Pusat.Disampaikan Sudarman, S.IP.
juga di sampaikan oleh fraksi – fraksi DPRD Bengkulu Utara lainya, Hal hal yang masih perlu di bahas secara mendalam, akan di tindaklanjuti melalui rapat-rapat komisi nantinya.ADV.
PENULIS : ROBI KURNIADI
EDITOR : GUNAWAN
