RZA PUBLIK.COM -Ketua Aliansi LSM dan Ormas Kabupaten Bengkulu Utara menyayangkan sikap beberapa oknum Kepala Desa dengan nada ancaman, terkesan melakukan tindakan melanggar kode etik jurnalistik yang sedang melakukan pungsi kontrol sosial terhadap realisasi anggaran Dana Negara, sebaiknya tidak terulang lagi.Selasa (30/10/2023).
Ketua Aliansi,Sahril saat dikonfirmasi oleh awak media ini diruang kerjanya, menyampaikan, sebaiknya sikap keras dengan mengeluarkan kata kata kasar dengan Nada ancaman terhadap rekan rekan wartawan dan LSM yang sedang melakukan pungsional sebagai mitra TNI,Polri, dalam menjaga kestabilan keamanan agar pelaksanaan program pembangunan Negara Republik Indonesia berjalan dengan baik dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
“Sebaiknya kita sama sama mempelajari supaya kita sama sama mengerti tentang keberadaan pers di negara ini bagaimana hak dan kewajiban Media massa dan elektronik sebagai mitra keempat setelah Legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai kontrol sosial terhadap program Pemerintah Pusat,”ungkap Sahril.
Selanjutnya ketua aliansi, Sahril memaparkan, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang No.40 tahun 1999 tentang pers,bahwa Media massa Cetak Maupun elektronik merupakan pilar keempat Demokrasi setelah eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.
Pers sebagai media komunikasi dan informasi bagi bangsa dan masyarakat Indonesia mempunyai tugas dan pungsi sebagai kontrol sosial terhadap para penyelenggara negara dan media massa harus bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun dalam upaya mempublikasikan berbagai informasi sebagai fungsi kontrol Sosial.Jelas Sahril.
“Jadi tidak etis jika wartawan sedang melakukan pungsi nya pihak penyelenggara negara melakukan intimidasi terhadap wartawan seperti yang di lakukan oknum, jangan mentang-mentang masih saudara pejabat dia menganggap bisa kebal hukum, saya peringatkan dengan saudara saudara dekat saya yang memegang jabatan, misalnya kepala desa jangan sekali kali melakukan tindakan yang melawan hukum, laksanakan pekerjaan sesuai aturan yang ada.Kata Sahril.
Keperpihakan pers/Media massa harus terkonsentrasi pada penegakan hak azasi manusia,pers sebagai pilar keempat Demokrasi wajib mengawal dan menegakkan unsure – unsur demokrasi di seluruh penjuru tanah air.Tutup Sahril.
EDITOR : GUNAWAN
